KOTA BANDUNG - Anggota Ombudsman Nuzran Joher melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Politeknik Kesejahteraan Sosial, Kota Bandung. Langkah ini diambil untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai standar sekaligus mendukung perluasan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan.
"Kami ingin melihat secara langsung dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo tentang Sekolah Rakyat. Ombudsman hadir dalam rangka ikut memberikan pengawasan eksternal terhadap pelayanan publik karena ini adalah kebijakan yang luar biasa," katanya dalam keterangan yang diterima di Bandung, Senin.
Ia menjelaskan bahwa Kementerian Sosial telah melakukan perbaikan atas saran dan masukan yang disampaikan Ombudsman, terutama terkait tata kelola sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, serta kurikulum. "Ada delapan, beberapa item saran sudah dilaksanakan oleh pihak Kemensos, terkait dengan tata kelola, terutama dengan sumber daya manusia, sarpras dan kurikulum, dan kami kemarin sudah melihat perbaikan itu sehingga hari ini kami monitoring," ujarnya.
Nuzran menambahkan bahwa pihaknya juga telah memberikan masukan terkait pencegahan maladministrasi dalam proses administrasi, rekrutmen SDM, hingga pengusulan lahan Sekolah Rakyat permanen. "Ombudsman ingin melakukan penguatan untuk Kemensos dalam hal tata kelola, supaya dari awal kami di hulunya memberikan saran, agar nanti di hilir tidak terjadi masalah atau maladministrasi," jelasnya.
Selain itu, ia memberikan masukan mengenai percepatan pembangunan Sekolah Rakyat, khususnya terkait tantangan pengajuan lahan dari pemerintah daerah. Ia mengakui bahwa penyediaan lahan seluas 6 hingga 8 hektare di kota besar sangat sulit karena keterbatasan ruang. "Nah, kami langsung mengusulkan pada hari ini; menemukan beberapa temuan berarti tidak mesti harus 6 sampai 8 hektare, tapi nanti dibikin luasannya dalam bentuk bertingkat," pungkas Nuzran.